Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aksi Ilegal PT Djambi Waras Jujuhan, DLH Provinsi Jambi Akan Turunkan Tim

 



Pemayung.id -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi akhirnya menyikapi perihal adanya dugaan aksi ilegal yakni pengalihan aliran sungai tanpa izin yang dilakukan PT Djambi Waras Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi. 


"Kita akan pelajari dulu seperti apa pelanggaran yang dilakukannya (PT Djambi Waras Jujuhan, red)," kata Kepala Dinas DLH Provinsi Jambi Varial Adhi Putra, Selasa (26/09/2023). 


Dikatakan Varial Adhi Putra, DLH akan menurunkan Tim kelapangan untuk menindaklanjuti adanya laporan pelanggaran hukum yang dilakukan PT Djambi Waras Jujuhan. 


"Ya, kita akan menurunkan tim ke PT Djambi Waras Jujuhan," ungkapnya. 


Diketahui, PT Djambi Waras Jujuhan yang bergerak di bidang perkebunan karet berdomisili di Kabupaten Bungo, Jambi, disinyalir telah mengubah bentangan aliran sungai Tukum. 


Aliran sungai Tukum merupakan aliran sungai yang berada dikawasan operasional PT. Djambi Waras.


Dari data dan informasi yang diterima, pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras ternyata tidak mendapat izin dari Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Surat bernomor PS. 03. 01-Da/971 yang dikeluarkan oleh PUPR merupakan surat tanggapan atas permohonan izin pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras.


Dalam permohonan pengalihan sungai Tukum itu, ada beberapa poin yang disampaikan oleh PT. Djambi Waras kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian PUPR.


Ironinya, dalam surat tanggapan dari PUPR tersebut juga terungkap bahwa PT Djambi Waras telah melakukan pengalihan sungai Tukum sebelum terbit izin sepanjang 750 meter dengan lebar sungai 8-10 meter dan kedalaman sungai 1-2 meter.


Mempertimbangkan hal tersebut, maka permohonan persetujuan pengalihan alur sungai oleh PT Djambi Waras tidak dapat diberikan oleh Direktur Jendral Sumber Daya Air yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 lalu.


Terkait hal itu, Nursa Dono, pihak PT Djambi Waras saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja, dia mengaku pihak perusahaan selalu mengikuti aturan yang berlaku.


"Saya disini belum lama ya, baru dua tahun, selama saya disini belum ada pengalihan-pengalihan (sungai,red). Kalo manajemen yang lama mungkin saya harus cari tau dulu, tetapi pada intinya kami akan berusaha untuk sesuai peraturan pemerintah," ujarnya, Senin (10/7/2023).


Begitupun kata dia, jika dalam perizinannya ada yang belum klir maka pihak perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi perizinan tersebut.


Kemudian merujuk pada pasal 68 hingga 74 undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air secara umum, ditegaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja maupun karena kelalaian oleh perorangan maupun badan usaha dalam merusak SDA dapat berakibat pidana.

Posting Komentar untuk " Aksi Ilegal PT Djambi Waras Jujuhan, DLH Provinsi Jambi Akan Turunkan Tim"