Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pemprov Jambi Apresiasi Kinerja ATJ yang Disebut Dewan Telah Melakukan Pungli




Pemayung.id -- Persoalan batu bara di Jambi seakan tidak ada habisnya. Bahkan pro dan kontra pun terjadi baik antar Asosiasi batu bara hingga di instansi dan lembaga tertinggi di Jambi. Salah satunya DPRD Provinsi Jambi. 


Sebagai lembaga negara dan mewakili rakyat Jambi, memang kewajiban Dewan Provinsi Jambi untuk menggunakan hak imunitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat Jambi. Seperti permasalahan angkutan mobil batu bara. 


Belum lama ini, DPRD Provinsi Jambi meminta kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Jambi Al Haris untuk melakukan penertiban terhadap Asosiasi Transportir Jambi (ATJ) yang dinilai telah diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para sopir angkutan batu bara. 


Al Hasil, permintaan dewan tersebut langsung ditanggapi Gubernur Jambi Al Haris yang diwakili Sekda Provinsi Jambi, Sudirman yakni dengan memanggil para pengurus ATJ ke Kantor Gubernur, dikawasan Telanaipura pada Rabu kemarin (11/10/2023). 


Namun berbeda dengan permintaan para dewan yang meminta untuk melakukan penertiban terhadap ATJ, pada rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda tersebut, Sudirman pimpinan rapat malah memuji dan berterimakasih kepada ATJ karena telah membantu menertibkan lalulintas angkutan batu bara. 


Dalam sambutanya Sekda Provinsi Jambi , Sudirman berkali-kali mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas trobosan dan gagasan yang disampaikan ATJ. 


"Ini sangat luar biasa dengan nol rupiah APBD mampu membantu kendalikan permasalahan hauling batu bara yang carut marut ini  bertahun tahun  kami sudah pernah anggarkan melalui APBD tapi dengan keterbatasan anggaran dan personil kami cuman mampu bekerja tiga bulan," ungkap Sekda. 


"Dana tidak cukup itupun masih macet juga makanya kami hari ini panggil ATJ, pertama kami menjalankan rekomendasi KPK terkait penanganan konflik angkutan batu bara, kedua adanya pembahasan ATJ di sidang banggar kemarin  dan pesan pak gubernur pemprov wajib memperkuat payung hukum atau regulasi agar ATJ tetap berjalan membantu kerja pemerintah  dan membantu masyarakat pengguna jalan lainya dan saya dapat," tambahnya. 


Sementara, dalam laporannya Ketua ATJ merilis semua giat yang sudah ATJ dan Konsorsium lakukan. Dan mengejutkan dalam sebulan ini telah ada 3 korban jiwa semua di akibatkan sopir yang tidak berkompetensi. Tak hanya itu, papar Karyadi, pelanggaran mulai dari jam operasional sampai lebih nya muatan sehingga mobil tidak terkendali  ini adalah PR besar kita bersama 


"Saya bangga dan terharu kepada pemprov dan ini akan jadi momentum baik. Meski di guncang isu pungli dan lain lain tetap konsisten mendukung kerja kerja kami yang memang belum pernah di buat di daerah lain. kita lah rol mode nya bahkan ada dua daerah lain yg sudah nelpon saya meminta dan akan membeli sistem ini. Jadi kita harus penuh inovatif yakni tidak bisa dengan aturan atau dengan cara biasa karena ini kerja memang luar biasa," sebut Karyadi. 


Diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta kepada Gubernur Jambi, Al Haris agar melakukan kajian atas dugaan pungutan liar yang dilakukan Asosiasi Transportir Jambi (ATJ) terhadap sopir angkutan mobil batu bara di Jambi. 


Permintaan tersebut disampaikan oleh dewan kepada Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat Paripurna DPRD di gedung dewan pada Senin malam tadi (09/10/2023). 


"Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi meminta kepada Saudara Gubernur Jambi, TAPD serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pengkajian serta sungguh sungguh terhadap permasalahan pungutan yang dilakukan Asosiasi Transportir Jambi (ATJ) terhadap pelaku usaha atau sopir angkutan batu bara di Provinsi Jambi," cetus Dewan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin malam (09/10/2023). 


Pungutan yang dilakukan ATJ tersebut dianggap dewan sebagai pungutan liar (Pungli) dikarenakan tidak ada dasar hukum atau aturan yang berlaku dalam mengaturnya (Pungutan kepada para sopir angkutan batu bara, red). 


"Hal tersebut sejalan dengan peringatan dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap aktivitas tersebut yang dikategorikan sebagai bentuk pungutan liar dan terindikasi masuk ke dalam tindak pidana korupsi," tutur dewan. 


(Redaksi)

Posting Komentar untuk " Pemprov Jambi Apresiasi Kinerja ATJ yang Disebut Dewan Telah Melakukan Pungli"