Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Skandal Proyek Jalan Inpres di Jambi: Dua Proyek Jalan Rp 77 M Nol Progres, BPJN IV dengan BP2JK Saling Tuding




Pemayung.id -- Proyek infrastruktur jalan Inpres di dua titik di Jambi berada dalam sorotan. Diketahui proyek senilai Rp 77 miliar ini menghadapi kendala serius, yaitu ketidakprofesionalan kontraktor yang menangani.


Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jalan Parit Selamat-Kuala Mendahara sepanjang 9,7 km yang dikerjakan oleh PT Bima Arjuna Prakasa dengan penawaran harga Rp 42 miliar, belum menunjukkan progres. Hal serupa juga terjadi pada Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km. Proyek ini dikerjakan oleh PT Tarum Jaya Mandiri dengan penawaran harga Rp 35 miliar.


BPJN IV Jambi menyatakan bahwa para kontraktor tidak “performance”. PT Tarum Jaya Mandiri bahkan sudah diputus kontrak, sementara PT Bima Arjuna Prakasa telah menerima dua kali surat peringatan. Namun, BPJN IV menolak untuk dianggap bertanggung jawab penuh. Mereka menekankan bahwa ini adalah ranah BP2JK.


Kepala BP2JK Jambi, Kamsiah Tarigan membenarkan bahwa mereka yang menunjuk kontraktor tersebut.


“Iya, kita yang melaksanakan pelelangan untuk kedua paket tersebut,” ujarnya.


Meski ditegur oleh BPJN IV, BP2JK membela diri dengan menyebut hasil evaluasi dokumen memenuhi syarat dan diterima oleh BPJN IV.


“Hasil evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan memenuhi syarat dan pihak BPJN IV menerima hasilnya,”tegasnya.


Berbagai temuan ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan seleksi kontraktor. Uang muka sebesar 20 persen sudah ditarik oleh para kontraktor, namun progres yang ditunjukkan nihil. Kini, kedua proyek vital ini terancam mandek, dan publik berhak bertanya, siapa sejatinya yang harus bertanggung jawab?


Analisis Kasus Proyek Jalan Inpres di Jambi: Kegagalan Kebijakan dan Pelanggaran Hukum?


Kasus proyek jalan Inpres di Jambi yang belum menunjukkan progres meski telah menerima uang muka sebesar 20% mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola proyek publik. Kami tim Litbang Jambi Link menganalisis aspek hukum dan kebijakan publik terkait kasus tersebut.


Konteks Kebijakan Publik


Proyek infrastruktur jalan adalah bagian dari kebijakan publik yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kasus ini, dua titik di Jambi yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek ini justru berada dalam kondisi stagnan.


Akuntabilitas dan Transparansi


Dalam kasus ini, ada masalah ketidakjelasan dalam hal akuntabilitas antara BPJN IV dan BP2JK. BPJN IV mengklaim bahwa masalah ini adalah ranah BP2JK, namun BP2JK sendiri menunjukkan bahwa seleksi kontraktor telah memenuhi syarat. Ketidakjelasan ini mengaburkan akuntabilitas dan menghambat efektivitas penyelesaian masalah.


Potensi Pelanggaran Hukum


1. Pengelolaan Keuangan Negara: Uang muka telah ditarik namun tidak ada progres, ini berpotensi menjadi pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan negara.


2. Kontrak dan Pertanggungjawaban: Faktanya bahwa satu kontraktor sudah diputus kontrak menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak.


Rekomendasi


1. Pemeriksaan Lebih Lanjut: Lembaga pengawas, seperti BPK, BPKP atau aparat penegak hukum seharusnya melakukan pemeriksaan mendalam dan pengusutan terkait kegagalan ini.


2. Pembaharuan Sistem Seleksi: Mekanisme seleksi kontraktor perlu dievaluasi dan diperbaharui untuk meminimalisir risiko kegagalan serupa.


3. Regulasi yang Lebih Ketat: Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan regulasi yang lebih ketat dalam pelaksanaan proyek publik.


Kegagalan proyek jalan Inpres di Jambi menggambarkan kelemahan dalam tata kelola kebijakan publik dan potensi pelanggaran hukum. Diperlukan tindakan cepat dari pihak berwenang untuk menuntaskan masalah ini dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan proyek publik.


Sumber artikel : Jambilink.com 

Posting Komentar untuk " Skandal Proyek Jalan Inpres di Jambi: Dua Proyek Jalan Rp 77 M Nol Progres, BPJN IV dengan BP2JK Saling Tuding"