Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DLH Provinsi Jambi Terkesan Lamban Tangani Pelanggaran Hukum Djambi Waras Jujuhan



Pemayung.id -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi terkesan lamban atau tarik ulur dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Djambi Waras Jujuhan, Kabupaten Bungo. 


Hal ini tampak dengan tidak kunjung dipanggil nya pihak Djambi Waras Jujuhan oleh DLH Provinsi Jambi. Padahal sebelumnya PPLH DLH Provinsi Jambi, Sinta mengatakan akan melayangkan surat pemanggilan kepada Djambi Waras, namun hingga satu bulan lamanya tak kunjung dilakukan. 


"Kami sudah menyiapkan surat panggilan untuk Djambi Waras Jujuhan, namun pak kadis sedang diluar kota," ungkap Sinta, saat dikonfirmasi media ini. 


Sebelumnya sang Direktur perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut (PT Djambi Waras Jujuhan), Nursa Dono, mengaku pihaknya siap diproses secara hukum yang berlaku. 


"Setiap warga negara indonesia kan harus taat terhadap UU dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya Bismillah saja," ungkap Nursa Dono, kepada media ini. 


"Seperti yang saya jelaskan saat team ferifikator datang, sesuai dengan peraturan perundangan yang baru yaitu UU no.6 tahun 2023, kami  sudah mengajukan perijinan ke kementerian PUPR," tambahnya. 


Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi melakukan verifikasi ke lokasi perusahaan PT Djambi Waras Jujuhan yang terletak di kawasan Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, pada Rabu (04/10/2023). 


Bersama DLH Kabupaten Bungo dan sejumlah awak media, Tim DLH provinsi Jambi turun langsung melakukan pengecekan ke aliran sungai Tukum yang telah dengan sengaja dialihkan oleh PT Djambi Waras Jujuhan. 


Setibanya di aliran sungai Tukum yang berada tepat dibelakang pabrik, tim mendapati bahwa PT Djambi Waras Jujuhan telah dengan sengaja mengalihkan aliran sungai. 


"Sesuai laporan yang kita terima, ternyata benar adanya bahwa PT Djambi Waras Jujuhan telah melakukan pengalihan aliran sungai Tukum," kata Sinta, PPLH DLH Provinsi Jambi. 


Sementara saat itu, seakan tak bersalah Direktur PT Djambi Waras Jujuhan, Nursa Dono, kepada tim DLH mengaku telah mengalihkan aliran sungai Tukum pada tahun 2010 lalu. Kemudian, kata dia, pada tahun 2014 pihaknya baru melakukan pengajuan izin ke Kementerian PUPR.


"Kami melakukan pengalihan sungai Tukum karena permintaan masyarakat," ungkap Nursa Dono, kepada media ini. 


Saat kembali ditanya apakah benar untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan perusahaan? Nursa Dono hanya tersenyum diam.


Dalam hasil verifikasi lapangan oleh tim DLH, pihak PT Djambi Waras Jujuhan berdalih bahwa pengalihan sungai yang dilakukannya merupakan permintaan dari masyarakat untuk memperoleh akses jalan agar mempermudah mengangkut hasil pertanian.


Tak hanya itu, orang nomor satu di PT Djambi Waras Jujuhan itu juga tampak gerah dan gugup saat dicerca sejumlah pertanyaan oleh tim DLH terkait dokumen dokumen perizinan. 


Berdasarkan data yang didapat, jika melihat perbandingan Peta pada tahun 2009 aliran sungai sebelum dialihkan dan peta tahun 2020 setelah dialihkan diduga pengalihan aliran sungai karena ada penambahan pembangunan mess karyawan PT Djambi Waras Jujuhan.


Dari Verifikasi lapangan juga terungkap pihak PT Djambi Waras Jujuhan sejak tahun 2014 telah beberapa kali hingga tahun 2023 melakukan pengajuan izin pengalihan aliran air sungai Tukum Kementerian PUPR.


Adanya dugaan atau aksi ilegal pengalihan aliran sungai Tukum yang terletak di Kabupaten Bungo, oleh PT Djambi Waras Jujuhan tersebut juga langsung disikapi Komisi III DPRD Provinsi Jambi. 


Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, pengalihan aliran sungai yang dilakukan perusahaan perkebunan swasta di Bungo itu (PT Djambi Waras, red) telah memenuhi unsur Pidana. 


"Jika memang benar PT Djambi Waras telah melakukan pengalihan aliran sungai Tukum tanpa ada kantongi izin dari pihak Kementerian PUPR atau Dirjen SDA, ini telah masuk unsur pidana," kata Abun Yani, Sabtu (23/09/2023). 


Maka dari itu, Abun Yani meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar bisa menindaklanjuti hal tersebut. Selain telah melakukan pelanggaran hukum, PT Djambi Waras juga disebut Abun telah dengan sengaja merusak lingkungan hidup. 


"Jika memang pelanggaran, APH harus menindaklanjutinya. Karena ini telah masuk unsur pidana. Hukum tetap dilaksanakan apapun itu alasannya bagi yang telah sengaja merusak lingkungan (Alihkan Aliran, red) tanpa mengantongi izin dari instansi terkait," tegas Abun Yani. 


Diketahui, PT Djambi Waras yang bergerak di bidang perkebunan karet berdomisili di Kabupaten Bungo, Jambi, disinyalir telah mengubah bentangan aliran sungai Tukum. 


Aliran sungai Tukum merupakan aliran sungai yang berada dikawasan operasional PT. Djambi Waras.


Dari data dan informasi yang diterima, pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras ternyata tidak mendapat izin dari Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Surat bernomor PS. 03. 01-Da/971 yang dikeluarkan oleh PUPR merupakan surat tanggapan atas permohonan izin pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras.


(Wandi)

Posting Komentar untuk "DLH Provinsi Jambi Terkesan Lamban Tangani Pelanggaran Hukum Djambi Waras Jujuhan"