Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kasus Aksi Ilegalnya Terus Bergulir, PT Djambi Waras Jujuhan Terdiam Tanpa Kata



Pemayung.id -- PT Djambi Waras Jujuhan memilih bungkam terkait agenda pemanggilan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Pemanggilan ini disampaikan DLH Provinsi Jambi sebagai lanjutan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan perkebunan swasta berdomisili di Kabupaten Bungo tersebut. 


"Dalam waktu dekat kita akan layangkan surat pemanggilan terhadap pihak PT Djambi Waras. Ini sebagai bentuk langkah tegas DLH terhadap perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan," ungkap Sinta, PPLH DLH Provinsi Jambi, Senin (06/11/2023). 


Dikatakan Sinta, pihaknya telah menunggu dan meminta PT Djambi Waras Jujuhan untuk melengkapi berkas atau dokumen lingkungan yang diminta saat verifikasi lapangan beberapa waktu lalu. 


"Namun hingga saat ini pihak PT Djambi Waras belum juga melengkapi berkas atau dokumen yang kita minta saat verifikasi lapangan bulan lalu. Maka dari itu kita akan layangkan surat pemanggilan," kata dia. 


Sementara saat dikonfirmasi, Direktur PT Djambi Waras Jujuhan, Nursa Dono, mengaku bahwa pihaknya telah melengkapi semua berkas yang diminta oleh DLH Provinsi Jambi. 


"Kita sudah lengkapi dan kita kirim melalui email," jawab Nursa Dono. 


Nursa Dono dengan tegas masih berkilah bahwa apa yang dilakukan PT Djambi Waras (pengalihan aliran sungai Tukum tanpa kantongi izin atau ilegal, red). Padahal sangat jelas, didalam aturan apa yang dilakukan PT Djambi Waras Jujuhan telah memenuhi unsur Pidana. 


Berita sebelumnya, DLH telah melakukan verifikasi ke lokasi perusahaan PT Djambi Waras Jujuhan yang terletak di kawasan Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, pada Rabu (04/10/2023). 


Bersama DLH Kabupaten Bungo dan sejumlah awak media, Tim DLH provinsi Jambi turun langsung melakukan pengecekan ke aliran sungai Tukum yang telah dengan sengaja dialihkan oleh PT Djambi Waras Jujuhan. 


Setibanya di aliran sungai Tukum yang berada tepat dibelakang pabrik, tim mendapati bahwa PT Djambi Waras Jujuhan telah dengan sengaja mengalihkan aliran sungai. 


"Sesuai laporan yang kita terima, ternyata benar adanya bahwa PT Djambi Waras Jujuhan telah melakukan pengalihan aliran sungai Tukum," kata Sinta, PPLH DLH Provinsi Jambi. 


Sementara seakan tak bersalah Direktur PT Djambi Waras Jujuhan, Nursa Dono, kepada tim DLH mengaku telah mengalihkan aliran sungai Tukum pada tahun 2010 lalu. Kemudian, kata dia, pada tahun 2014 pihaknya baru melakukan pengajuan izin ke Kementerian PUPR.


"Kami melakukan pengalihan sungai Tukum karena permintaan masyarakat," ungkap Nursa Dono, kepada media ini. 


Saat kembali ditanya apakah benar untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan perusahaan? Nursa Dono hanya tersenyum diam.


Dalam hasil verifikasi lapangan oleh tim DLH, pihak PT Djambi Waras Jujuhan berdalih bahwa pengalihan sungai yang dilakukannya merupakan permintaan dari masyarakat untuk memperoleh akses jalan agar mempermudah mengangkut hasil pertanian.


Tak hanya itu, orang nomor satu di PT Djambi Waras Jujuhan itu juga tampak gerah dan gugup saat dicerca sejumlah pertanyaan oleh tim DLH terkait dokumen dokumen perizinan. 


Berdasarkan data yang didapat, jika melihat perbandingan Peta pada tahun 2009 aliran sungai sebelum dialihkan dan peta tahun 2020 setelah dialihkan diduga pengalihan aliran sungai karena ada penambahan pembangunan mess karyawan PT Djambi Waras Jujuhan.


Dari Verifikasi lapangan juga terungkap pihak PT Djambi Waras Jujuhan sejak tahun 2014 telah beberapa kali hingga tahun 2023 melakukan pengajuan izin pengalihan aliran air sungai Tukum Kementerian PUPR.


Adanya dugaan atau aksi ilegal pengalihan aliran sungai Tukum yang terletak di Kabupaten Bungo, oleh PT Djambi Waras Jujuhan tersebut juga langsung disikapi Komisi III DPRD Provinsi Jambi. 


Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, pengalihan aliran sungai yang dilakukan perusahaan perkebunan swasta di Bungo itu (PT Djambi Waras, red) telah memenuhi unsur Pidana. 


"Jika memang benar PT Djambi Waras telah melakukan pengalihan aliran sungai Tukum tanpa ada kantongi izin dari pihak Kementerian PUPR atau Dirjen SDA, ini telah masuk unsur pidana," kata Abun Yani, Sabtu (23/09/2023). 


Maka dari itu, Abun Yani meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar bisa menindaklanjuti hal tersebut. Selain telah melakukan pelanggaran hukum, PT Djambi Waras juga disebut Abun telah dengan sengaja merusak lingkungan hidup. 


"Jika memang pelanggaran, APH harus menindaklanjutinya. Karena ini telah masuk unsur pidana. Hukum tetap dilaksanakan apapun itu alasannya bagi yang telah sengaja merusak lingkungan (Alihkan Aliran, red) tanpa mengantongi izin dari instansi terkait," tegas Abun Yani. 


Diketahui, PT Djambi Waras yang bergerak di bidang perkebunan karet berdomisili di Kabupaten Bungo, Jambi, disinyalir telah mengubah bentangan aliran sungai Tukum. 


Aliran sungai Tukum merupakan aliran sungai yang berada dikawasan operasional PT. Djambi Waras.


Dari data dan informasi yang diterima, pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras ternyata tidak mendapat izin dari Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Surat bernomor PS. 03. 01-Da/971 yang dikeluarkan oleh PUPR merupakan surat tanggapan atas permohonan izin pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras.


Dalam permohonan pengalihan sungai Tukum itu, ada beberapa poin yang disampaikan oleh PT. Djambi Waras kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian PUPR.


Ironinya, dalam surat tanggapan dari PUPR tersebut juga terungkap bahwa PT Djambi Waras telah melakukan pengalihan sungai Tukum sebelum terbit izin sepanjang 750 meter dengan lebar sungai 8-10 meter dan kedalaman sungai 1-2 meter.


Mempertimbangkan hal tersebut, maka permohonan persetujuan pengalihan alur sungai oleh PT Djambi Waras tidak dapat diberikan oleh Direktur Jendral Sumber Daya Air yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 lalu.


Kemudian merujuk pada pasal 68 hingga 74 undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air secara umum, ditegaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja maupun karena kelalaian oleh perorangan maupun badan usaha dalam merusak SDA dapat berakibat pidana.


Nah... Apakah akan ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengindahkan permintaan Komisi III DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan perkebunan PT Djambi Waras Jujuhan. 

(***

Posting Komentar untuk " Kasus Aksi Ilegalnya Terus Bergulir, PT Djambi Waras Jujuhan Terdiam Tanpa Kata"