Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dewan Imbau Konsumen JBC Simpang Mayang Kota Jambi 'Awas Tertipu' Pihak Pengembang



Pemayung.id -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Rocky Chandra buka suara terhadap objek pengelola lahan Bangun Guna Serah (BOT) Jambi Bussines Center. 


Dewan meminta masyarakat atau konsumen mengadukan ke parlemen Provinsi jika dirugikan atau atau ada yang janggal dari JBC.


Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan Provinsi Jambi ini menegaskan jangan sampai konsumen merasa dibohongi karena teknik-teknik marketing yang seolah-olah menyesatkan. 


"Kami dari DPRD akan mengawasi itu, karena kami kira masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh soal JBC ini. Untuk itu sesuai tugas dan fungsi DPRD kita ada pengawasan yang mengawasi instrumen keresahan masyarakat apalagi ini berhubungan dengan Pemprov Jambi," kata Politisi Gerindra Dapil Kota Jambi ini, Senin (18/12/2024). 


Rocky menjelaskan prinsipnya Pemprov adalah pihak pertama, JBC (dibawah naungan PT. Putra Kurnia Properti ) pihak kedua dan Konsumen merupakan pihak ketiga. "Jadi harus sama-sama terbuka ketiga pihak ini. Lokasinya punya Pemprov,  dan diberikan izin BOT 30 tahun ke depan kepada pihak kedua. Dan tidak bisa diperpanjang menurut aturan ya," tegas Rocky. 


Atas aturan itu, Rocky meminta JBC Harus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya objek investasi (Ruko) adalah Hak Guna Bangunan (HGB) dan konsumen takkan mendapatkan sertifikat (hak milik, red). "Mereka JBC ini harus terbuka pada konsumen, kapan dimulai kontrak BOT itu dan berakhir kapan, mereka harus sampaikan kepada konsumen," sebutnya. 


Sementara itu, masalah JBC ini juga sudah didengar oleh telinga Gubernur Jambi Al Haris. Gubernur mengingatkan hal penting kepada JBC. "Urusan bisnis metode jualan silakan hak mereka, tetapi saat akad kredit harus kelihatan (kejelesannya,red), apalagi warga tahu tanah pemda. dan itu tak bisa dibohongi," katanya. 


Haris menyatakan yang jelas Pemprov sudah membuat kerjasama BOT dengan JBC. Dan berharap yang terbaik untuk Provinsi Jambi.


Sementara itu, Kenyataan Rumah Toko (Ruko) yang dijual pihak Jambi Business Center (JBC) hanya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) mendapat perhatian dari Pengamat Ekonomi Jambi Dr.Noviardi Ferzi.


Dia dengan tegas meminta pihak JBC menerangkan dengan jelas ke konsumennya. Sebab banyak masyarakat yang tak tahu alas hak kepemilikan properti yang bernilai miliaran rupiah itu.


"Jika menjual unit ruko tanpa menjelaskan status bangunan, HMB (Hak Milik) atau HGB (Hak Guna Bangunan) hal ini akan merugikan konsumen," ucapnya.


Jangan sampai, kata Noviardi, ada dugaan pengembang melakukan kebohongan publik jika menjual unit ruko tanpa menjelaskan status bangunan.


Menurut, Akademisi STIE Jambi ini hendaknya diinformasikan dengan masif dan jelas pembangunan skema Bangun Guna Serah (BOT) di atas tanah Pemprov ini.


"Dari awal JBC tidak memiliki konsep bisnis yang jelas akan penggunaan lahan, dulu katanya akan dibangun hotel, gedung pertemuan, mall. Tapi nyatanya hanya sebatas ruko (yang kedengaran jelas, red), dalam hal ini Pemrov gagal mendapatkan pengembang yang bonafid dalam mengelola lahan tersebut," ungkapnya.


Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang juga Kepala Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), Sudirman meminta pihak JBC dibawah naungan PT. Putra Kurnia Properti (PKP) untuk transparan ke konsumen maupun calon pembelinya.


 "Harus dijelaskan ke Konsumen,  ini dibeli untuk waktu tertentu ketika masanya harus dikembalikan dulu ke pemerintah. Karena yang dimiliki konsumen hanya bangunan yang saja makanya namanya Hak Guna Bangunan (HGB) bukan jual tanahnya," ucap Sekda kepada Jambi Ekspres.


Setelah masa kontrak habis pada 2044 maka Pemprov akan menentukan kembali pengelolaannya. Apakah dikelola sendiri atau pilihan lainnya.


"Setelah dikembalikan ke Pemerintah mau ada sewa, atau penggunaan lainnya diserahkan kepada Pemprov," katanya.


Yang jelas, kata Sekda, ruko yang dibeli konsumen hanya Hak Guna Bangunan (HGB). "Artinya habis hingga masa  kerjasama berakhir, kalau kita beli HGB itu berdasarkan masa (kontrak) alas hak kerjasama," ucapnya. 


Sementara itu, Ketua Pembangunan JBC Mario Liberti Siregar tak menjawab pertanyaan koran ini apakah pihaknya menerangkan kepada konsumen bahwa ruko yang dijual hanya berstatus HGB.


Kendati demikian, Mario menjawab pertanyaan lainnya. Seperti terkait Ruko yang HGB ia mengakuinya.


"HGB induk JBC memang sampai 2044, tapi sesuai perjanjian, untuk Ruko yang HGB-nya dialihkan kepasa pihak ke-3, akan dibuatkan peraturan daerah tersendiri mengenai waktu dan prosedur pengembaliannya," ucapnya dikutip dari Jambi Ekspres.


Namun, Mario tak mengetahui proses perda ini dibuat. Hal itu penting menyangkut uang konsumen yang sudah diinvestasikan hingga bernilai miliaran rupiah. "(Yang jelas,red) di perjanjian (BOT) disebutkan bahwa diberikan prioritas utama kepada pihak JBC untuk diperpanjang selama pihak JBC membayar kontribusi secara tertib," ucapnya.


Mario mengakui sudah ada konsumen yang membayar penuh pembelian Ruko. 


"Sudah ada, harga ruko mulai Rp2,6M, tapi ada promo akhir tahun menjadi mulai 2,2M (diskon 15 persen)," katanya.


Ditambahkannya, harga Ruko sudah sesuai dengan investasi yang ditanamkan konsumen untuk mendapatkan unit ruko.


"Harga ruko sudah disesuaikan dengan kondisi sertifikatnya. Jika Sertifikat Hak Milik (SHM), harga di lokasi JBC mungkin bisa jauh di atas harga sekarang. Bangunan ruko JBC juga bisa dilihat spek strukturnya, bahwa dirancang bukan untuk jangka pendek," akunya.


(JambiEkspres)

Posting Komentar untuk " Dewan Imbau Konsumen JBC Simpang Mayang Kota Jambi 'Awas Tertipu' Pihak Pengembang"