Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terbukti Bersalah, DLH Jambi Minta KLHK Menghitung Kerusakan Lingkungan oleh PT Djambi Waras Jujuhan



Pemayung.id -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi akhirnya berkirim surat ke Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.


Berkirim surat oleh DLH Jambi itu menindaklanjuti pelanggaran soal pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Djambi Waras Jujuhan, di Kabupaten Bungo, Jambi.


PT Djambi Waras Jujuhan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan hasil perkebunan karet telah mengalihkan aliran sungai Tukum tanpa izin dari instansi terkait.


Dalam surat yang dikirim oleh DLH Jambi berbunyi diantaranya meminta Dirjen Gakkum KLHK-RI agar menindaklanjuti penanganan pengaduan terkait temuan pengalihan sungai Tukum tanpa izin dan menghitung kerusakan lingkungan dampak dari kegiatan tersebut.


Diberitakan sebelumnya, PT Djambi Waras Jujuhan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan karet yang berada di Kabupaten Bungo, Jambi disinyalir telah mengubah bentangan aliran sungai Tukum.


Aliran sungai Tukum merupakan aliran sungai yang berada dikawasan operasional PT. Djambi Waras Jujuhan.


Dari data dan informasi yang diterima, bahwa pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras tidak mendapat izin dari Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Surat bernomor PS. 03. 01-Da/971 yang dikeluarkan oleh PUPR merupakan surat tanggapan atas permohonan izin pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras.


Dalam permohonan pengalihan sungai Tukum itu, ada beberapa poin yang disampaikan oleh PT. Djambi Waras kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian PUPR.


Ironinya, dalam surat tanggapan dari PUPR tersebut juga terungkap bahwa PT Djambi Waras telah melakukan pengalihan sungai Tukum sebelum terbit izin sepanjang 750 meter dengan lebar sungai 8-10 meter dan kedalaman sungai 1-2 meter.


Mempertimbangkan hal tersebut, maka permohonan persetujuan pengalihan alur sungai oleh PT Djambi Waras tidak dapat diberikan oleh Direktur Jendral Sumber Daya Air yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 lalu.


Begitupun BWSS Jambi juga mengungkapkan penyebab ditolaknya izin pengalihan sungai dari PT Djambi Waras Jujuhan oleh Dirjen SDA di Kementerian PUPR.


Pertama PT Djambi Waras mengajukan izin setelah melakukan pengalihan sungai, kemudian panjang dan kedalaman sungai tidak sesuai dengan semula setelah dilakukan pengalihan.(***)

Posting Komentar untuk "Terbukti Bersalah, DLH Jambi Minta KLHK Menghitung Kerusakan Lingkungan oleh PT Djambi Waras Jujuhan"