Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tunggu Rekom DLH Jambi, Kementerian LHK Segera Tindak PT Djambi Waras Jujuhan



Pemayung.id -- Akibat ulah nakal PT Djambi Waras Jujuhan yang mengalihkan aliran sungai Tukum tanpa izin di Kabupaten Bungo, Jambi terancam kena sanksi.


Rontis, Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku akan segera menghitung kerugian yang diakibatkan oleh PT Djambi Waras Jujuhan.


“Kami tunggu rekomendasi dari LH Jambi, jika itu sudah ada kami (KLHK) segera menghitung kerugian yang ditimbulkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.


Sinta, Pejabat di Dinas Likungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi mengaku akan segera membuat rekomendasi kepada KLHK untuk menghitung kerugian yang diakibatkan pengalihan sungai tanpa izin oleh PT Djambi Waras Jujuhan.


“InsyaAllah minggu depan kami siapkan surat rekom ke KLHK, sayo lagi di Jakarta sampe sabtu,” ujarnya kepada Harus.id, Jum’at (8/12/2023).


Diberitakan sebelumnya, PT Djambi Waras Jujuhan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan karet yang berada di Kabupaten Bungo, Jambi disinyalir telah mengubah bentangan aliran sungai Tukum.


Aliran sungai Tukum merupakan aliran sungai yang berada dikawasan operasional PT. Djambi Waras Jujuhan.


Dari data dan informasi yang diterima, bahwa pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras tidak mendapat izin dari Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Surat bernomor PS. 03. 01-Da/971 yang dikeluarkan oleh PUPR merupakan surat tanggapan atas permohonan izin pengalihan sungai Tukum oleh PT. Djambi Waras.


Dalam permohonan pengalihan sungai Tukum itu, ada beberapa poin yang disampaikan oleh PT. Djambi Waras kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air di Kementerian PUPR.


Ironinya, dalam surat tanggapan dari PUPR tersebut juga terungkap bahwa PT Djambi Waras telah melakukan pengalihan sungai Tukum sebelum terbit izin sepanjang 750 meter dengan lebar sungai 8-10 meter dan kedalaman sungai 1-2 meter.


Mempertimbangkan hal tersebut, maka permohonan persetujuan pengalihan alur sungai oleh PT Djambi Waras tidak dapat diberikan oleh Direktur Jendral Sumber Daya Air yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 lalu.


Begitupun BWSS Jambi juga mengungkapkan penyebab ditolaknya izin pengalihan sungai dari PT Djambi Waras Jujuhan oleh Dirjen SDA di Kementerian PUPR.


Pertama PT Djambi Waras mengajukan izin setelah melakukan pengalihan sungai, kemudian panjang dan kedalaman sungai tidak sesuai dengan semula setelah dilakukan pengalihan.


Kendati demikian, PT Djambi Waras Jujuhan terus berupaya melengkapi atau melakukan pengurusan izin. Namun hingga saat ini pengajuan izin tersebut belum diberikan oleh pihak berwenang.


Alfared, salah satu pejabat disana mengaku telah berkali-kali mengajukan perizinan terkait pengalihan sungai tersebut. Terakhir menurutnya pada 27 September 2023 Kementerian PUPR.


Pengajuan izin tersebut kata dia, mengacu pada Perpu nomor 2 tahun 2022 dan Permen PUPR nomor 3 tahun 2023 tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air.(***)

Posting Komentar untuk "Tunggu Rekom DLH Jambi, Kementerian LHK Segera Tindak PT Djambi Waras Jujuhan"