Pemayung.id – Sejumlah kader Partai Golkar Provinsi Jambi berencana menggelar aksi damai di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, dalam waktu dekat. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan dan desakan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar turun tangan menyelesaikan polemik internal yang mencuat usai Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jambi 2025 di Hotel BW Luxury Jambi.
Para kader menilai telah terjadi dugaan intimidasi dan pendiktean oleh Wakil Ketua Umum Bappilu Wilayah Sumatra, Ahmad Doli Kurnia, terhadap hak prerogatif ketua formatur terpilih dalam penyusunan struktur pengurus DPD Partai Golkar Jambi masa bakti 2025–2030.
“Kami kader Golkar Jambi menuntut keadilan. Tindakan saudara Doli yang memaksakan kehendak dalam proses formatur tidak mencerminkan semangat musyawarah dan nilai-nilai Panca Bhakti Partai Golkar,” ujar salah satu perwakilan kader Jefri Pardede
Menurutnya, gaya kepemimpinan yang terkesan otoriter tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan kader Partai Golkar, tidak hanya di Jambi tetapi juga di sejumlah provinsi lain di Sumatra.
“Kami menduga ada upaya yang berpotensi memecah soliditas partai dan merusak citra kepemimpinan Ketum Bahlil. Diskusi para kader lintas provinsi di Sumatra sudah ramai membicarakan hal ini,” ungkapnya.
Dalam pernyataan tersebut, para kader menegaskan keyakinan mereka bahwa Bahlil Lahadalia tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan semacam itu. Mereka menyebut Bahlil sebagai sosok *negarawan dan aktivis demokrasi sejati yang selalu menjunjung tinggi musyawarah serta anti terhadap tindakan otoriter.
“Karena itu kami memohon Ketum Bahlil segera menyikapi situasi ini agar tidak melemahkan semangat dan daya juang kader Golkar di seluruh Indonesia menjelang Pemilu 2029,” tegas Jefri.
Aksi damai yang akan digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, disebut juga akan diikuti oleh kader-kader Golkar dari berbagai daerah di Sumatra yang merasa memiliki keresahan serupa.
“Kami mencintai Ketum Bahlil. Beliau patriot sejati dan negarawan. Aksi damai ini bukan untuk melawan, tetapi untuk menjaga marwah partai agar tetap berpegang pada nilai musyawarah dan demokrasi,” tutupnya.
