Pemayung.id – Oknum Anggota DPR RI Dapil Jambi diduga menguasai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jambi. Berdasarkan informasi yang dihimpun terdapat nama sejumlah politisi Senayan Jakarta sebagai pemilik MBG.
Tokoh masyarakat Kota Jambi, Herman, langsung menanggapi hal tersebut. Dirinya meminta kepada Pemerintah untuk tidak memanfaatkan program MBG sebagai ladang bisnis di Jambi.
“Saya juga ada dengar pemilik dapur MBG ini adalah oknum Anggota DPR RI Dapil Jambi, inisial RC, ELV dan ada yang lainnya lagi,” ungkap Herman.
Menurutnya apa yang dilakukan oknum dewan tersebut adalah menjadikan program presiden Prabowo sebagai ladang bisnis.
“Tolong jangan jadikan program MBG ini ladang bisnis, karena ini program presiden Prabowo untuk siswa siswi di Jambi,” ucapnya.
Sebelumnya, terdapat siswa dari salah satu sekolah dasar di Kota Jambi yang menolak memakan makanan gratis bergizi dari pemerintah.
“Ini karena ada makanan yang berlendir, jadi tolong kepada pemerintah untuk menertibkan pemilik MBG ini bukan hanya mengambil keuntungan,” cetusnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sahidin meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menunjuk sosok politisi meminta jatah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini dikatakan Sahidin dalam Rapat Kerja (Raker) bareng Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI dan Kepala BPOM.
Awalnya, Sahidin lebih dulu mengatakan persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) dibuat gaduh staf dari Kepala BGN sendiri. Salah satunya soal menyalahkan politisi meminta jatah dapur MBG atau SPPG.
“Ada yang menyalahkan politisi lah minta dapur ada yang tadi bicara pidana ini persoalan kita kan keracunan berarti ada masalah di dalam ini,” kata Sahidin dalam rapat di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Dikutip dari Merdeka.com
Berdasarkan disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, persoalan kasus pencernaan atau keracunan ini berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai dari hulu hingga ke hilir.
“Mulai dari hulu ke hilir SPPG kita belum pengalaman masih baru, ini persoalan ya saya mengatakan ini ya kalau membiarkan enggak juga tapi pengalaman pak, berdasarkan pengalaman Pak berdasarkan pengalaman kami tengok di lapangan,” jelas Sahidin.
“Mereka ini masih, masih kaku. Belum bisa membedakan yang baik atau tidak, belum bisa membedakan ikan yang segar atau tidak. Ini persoalan kita,” sambung Sahidin.
Akan tetapi, menurut Sahidin, persoalan itu justru digantikan dengan menyebutkan atau membawa-bawa politisi.
“Kalau ada politisi tunjuk idungnya, siapa? Jangan kita bicara di medsos, tambah ramai pak, kasian bapak-bapak. Dulu satu Wamen bapak aman-aman saja, bertambah kami pun gerah jadinya,” tegas Sahidin.
