Pemayung.id – Polemik di kubu internal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, hingga saat ini terus bergulir. Usai diterpa berbagai isu miring, akhirnya dengan tegas Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Abdullah, diminta mundur dari jabatannya.
Permintaan ini disampaikan salah seorang staf WALHI Jambi yang enggan menyebut namanya kepada media ini. Staf ini menyebut kekisruhan yang terjadi di tengah internal WALHI Jambi merupakan tanggungjawab Abdullah sebagai Direktur Eksekutif (ED).
“Semuanya telah muncul ke permukaan, berbagai permasalahan timbul di WALHI Jambi sejak dipimpin Abdullah. Maka dari itu untuk menyelematkan WALHI Jambi kedepannya maka saya sarankan Abdullah untuk mundur saja dari jabatan Direktur,” ungkap Staf WALHI Jambi tersebut kepada media ini, Senin (24/02/2025).
Dikatakannya, Abdullah haruslah tegas dan mempunyai sikap sebagai pemimpin. Jika kemundurannya dari Direktur Eksekutif bisa menenangkan kekisruhan yang terjadi di WALHI Jambi, maka harus berjiwa besar.
“Kita tunggu saja jiwa besar seorang Abdullah ini, jika dia masih sayang sama organisasi WALHI Jambi ini maka alangkah baiknya ia mundur secara terhormat. Satu lagi pesan saya untuk Abdullah agar jangan lagi mencari pembenaran atau berlindung dibalik Dewan Daerah dan para anggota,” tegasnya.
Sementara saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pribadinya, Abdullah, menyampaikan hal tersebut hanyalah tuduhan belaka.
“Itu semua dugaan saja dan perlu di konfirmasi juga ke internal ED WALHI Jambi juga, dan di pemberitaan diawal juga sayo konfirmasi soal mekanisme di internal organisasi,” jawab Abdullah, Senin (24/02/2025).
Untuk diketahui, Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Abdullah, disebut sebut telah menyalahgunakan jabatannya sebagai direktur, pria yang akrab disapa Bedul ini diduga telah memanfaatkan organisasi WALHI untuk plesiran bersama keluarganya.
Tak sampai disitu saja, sang Isterinya berinisial L, juga dikabarkan telah menguasai penuh keuangan organisasi WALHI Jambi sejak Bedul menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada 2021 lalu. Bedul ini juga dinilai para anggota lembaga tidak konsisten untuk membantu penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan swasta. (Red)
