Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Opini - Korupsi Berjamaah




Oleh : Elfindri, Unand


Kenapa Indonesia bertahan ketika korupsi masih, meluas? Salah satunya adalah karena masih berjalannya infaq, waqaf, zakat dan sedekah oleh mereka yang beragama dan melaksanakan secara baik.


Namun tidak pada mereka yang dieksekutif maupun legislatif yang semakin besar intensitas dalam korupsinya.


Korupsi yang kita lihat melalui persidangan terbuka dan melalui berita media masa. 


Pola Korupsi berjamaah menjadi fenomena yang memalukan.


Katakanlah jalannya sidang kasus BTS Keminfo. Sekiranya jalannya sidang memang demikian, banyaknya menteri dan jajarannya yang terlibat, banyaknya pengawas baik legislatif maupun pengawas internal yang diduga menerima aliran uang, maka model Korupsi berjamaah semakin jelas. Itu baru kasus BTS.


Keterlibatan mulai mentri dan bawahannya memperlihatkan korupsi model segi tiga terjadi dan model segitiga yang melibatkan banyak pelaku eselon di bawahnya.


Jika kita pahami lagi kasus lain yang terjadi di departmen Pertanian, maka diduga model korupsi berjamaah  kembali terjadi. Namun kasus internal departemen pertanian ini kasus korupsi berjamaahnya mirip tekan menekan.


Jika saja apa yang diprasangkakan bahwa masing masing bawahan perlu menyediakan uang hingga puluhan ribu US Dollar per tahun, maka model ini merupakan model setoran berjamaah.


Jika dalam kasus BTS uang negara dinikmati oleh banyak orang berjamaah, dalam kasus departemen pertanian diduga proses penyediaan dana untuk dikorupsi adalah berjamaah. 


Dana dana yang dikumpulkan bisa digunakan secara pribadi untuk para koruptor, atau dihimpun untuk membiayai agar masalah korupsi bisa lebih diatasi, naik via transaksi dengan lembaga yang terlibat dalam memajukan kasus.


Kasus kasus yang terjadi di Departmen pertanian sudah sering modusnya muncul di pemerintahan, melalui pembayaran jabatan eselonisasi. Dimana setiap bawahan mesti mencarikan dana untuk pimpinan.


Masalah korupsi berjamaah ini juga melemahkan proses peradilan, karena memerlukan penyidik yang semakin banyak, dan memerlukan frekuensi hakim yang juga banyak dalam sidang perkara sebelum pengambilan keputusan dilakukan.


Indonesia akan semakin parah ketika kasus kasus korupsi semakin tidak terkendali.


Kekurangan tenaga penyidik salah satu instrumen kebijakan yang mesti dihadapi dengan model korupsi berjamaah ini.


Selain kita minta indeoendensi KPK semakin diminta terjadi, rekrutemen penyidik besar besaran menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh negara. Disamping juga mendorong undang undang bagaimana kasus korupsi yang banyak ini ditangani.


Pemerintah dapat klasifikasikan kasus atas intensitas dan besar, seperti yang dilakukan di China. Dimana kasus yang kecil, dilakukan cara penanganan cepat dan efisien. Sementara kasus kasus berat bisa dilakukan dengan death penalti.


Sudah saatnya untuk kasus kecil dan menengah menerapkan hukum potong jari, dan lengan. Sedangkan yang berat hukuman mati di atas tiang gantungan. Selamat mencoba.


Penulis : Elfindri / Unand

Posting Komentar untuk " Opini - Korupsi Berjamaah"