Pemayung.id – Pasca rombongan Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi stockpile batu bara PT SAS pada 19 Juni 2025 lalu, menjadi harapan dalam penyelesaian konflik warga Aur Kenali, Kelurahan Penyengat Rendah, Telanaipura, Kota Jambi, dengan PT SAS.
Disampaikan Ketua Organisasi Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Aur Duri, Rahmat Supriadi, kehadiran ketua dan anggota Komisi XII DPR RI ke lokasi stockpile batu bara PT SAS beberapa bulan lalu, disambut baik warga Aur Kenali dan Mendalo.
Karena, kata Rahmat, dalam rombongan anggota Komisi XII DPR RI yang sidak ke lokasi stockpile batu bara PT SAS pada 19 Juni 2025 itu, terdapat tiga orang anggota dewan asal Jambi diantaranya Cek Endra Fraksi Golkar, Sy Fasha Fraksi NasDem dan Rocky Chandra Fraksi Gerindra DPR RI.
“Dengan adanya tiga anggota Komisi XII DPR RI dapil Jambi, warga berharap bisa menyampaikan aspirasi kami yang menolak pembangunan stockpile batu bara PT SAS di Aur Kenali kepada Kementerian ESDM. Dan kami minta agar pak Fasha, Cek Endra dan Rocky Chandra bisa benar konsisten dalam memperjuangkan suara rakyat Jambi di gedung Senayan Jakarta,” ujar Rahmat Supriadi, Sabtu (16/08/2025)
Rahmat mengatakan, dilokasi stockpile batu bara PT SAS, Komisi XII DPR-RI menemukan sejumlah indikasi pelanggaran di lapangan, termasuk tata kelola lingkungan yang dinilai tidak sesuai dengan standar pengelolaan dampak lingkungan hidup.
“Dan dari temuan itu Ketua komisi XII DPR RI menyampaikan dengan tegas akan melakukan pemanggilan terhadap PT SAS dan PT RMK Energy ke gedung Senayan Jakarta, untuk klarifikasi adanya pelanggaran pada pembangunan stockpile batu bara,” tuturnya.
Maka dari itu, dirinya meminta kepada tiga orang anggota Komisi XII DPR RI dapil Jambi (Fasha, Cek Endra dan Rocky Chandra, red) untuk bisa konsisten dalam memperjuangkan aspirasi mereka di Gedung Senayan Jakarta terkait penolakan masyarakat Aur Kenali terhadap pembangunan stockpile batu bara PT SAS.
“Karena hampir tiga bulan berlalu, belum ada kabar sedikitpun dari hasil sidak Komisi Xii di lokasi stockpile batu bara PT SAS. Apakah sudah dipanggil pihak PT RMKE dan SAS nya?. Selaku mewakili rakyat Jambi, Fasha, Cek Endra dan Rocky Chandra harus mendorong Komisi Xii DPR RI minta Kementerian ESDM cabut izin TUKS PT SAS. Ada apa dengan mereka ini, kerja atau piknik di Gedung Senayan Jakarta,” ungkap Rahmat.
Lambannya kerja Komisi Xii DPR RI dalam menindaklanjuti temuan adanya pelanggaran di Stockpile Batu Bara PT SAS, membuat warga Aur Kenali kecewa.
“Kami telah melakukan konfirmasi kepada anggota Anggota Komisi Xii Sy Fasha, katanya beliau akan kawal, nah tapi nyatanya tidak ada satupun anggota DPR RI dapil Jambi di Komisi XII yang bersuara. Percuma saja jauh jauh berombongan sidak ke lokasi stockpile batu bara PT SAS, ternyata sidak hanya untuk kepentingan pribadi kalian saja,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, pada Kamis (19/06/2025) lalu, Komisi XII DPR RI Dapil Jambi melakukan inspeksi mendadak (sidak) stockpile batubara milik PT SAS yang saat ini diakuisisi oleh PT RMK Energy, di kawasan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
Sidak ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat, terkait dugaan pencemaran lingkungan. Terlihat ada Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Rocky Candra, Syarif Fasha, Rohid dan beberapa DPR RI lainnya saat sidak waktu itu.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, bahwa pihaknya akan memanggil pihak perusahaan yang mengelola stockpile batu bara itu.
“Nanti kami persilahkan dari Komisi XII mengusulkan untuk kita panggil perusahaan yang mengelola ini ke Komisi XII nanti pada masa persidangan yang akan datang,” kata dia kepada awak media di lokasi stockpile batu bara PT SAS.
Pemanggilan terhadap pihak perusahaan, lanjut Bambang, guna mempertanyakan kelengkapan dokumennya dan lain sebagainya. “Nanti kita akan panggil, kita tanyakan kelengkapan dokumen dan hal lainnya,” kata Bambang.
Bambang menyebut lokasi stockpile batu bara lokasi berada di kawasan permukiman masyarakat. Selain itu juga berdekatan dengan intake PDAM.
“Ini titiknya di area permukiman dan juga ternyata dekat sekali dengan intake PDAM. Tentu ini sesuatu yang tidak bisa berdekatan, sehingga saya pikir hal hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak harus kita dahulukan,” sebut dia.
