Pemayung.id – Pemerintah daerah sepertinya harus kerja keras untuk mengatur ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pascah pemerintah pusat menurunkan Dana Transfer Daerah pada 2026 mendatang. Sama halnya yang dialami Pemerintah Kota Jambi.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menyampaikan bahwa, pada 2026 Dana Transfer dari pemerintah pusat untuk Pemkot Jambi hanya mencapai Rp321,1 miliar. Dengan adanya penurunan ini, dirinya meminta kepada Pemerintah Kota Jambi untuk langkah langkah yang inovatif dan motivatif.
“Tidak hanya turunnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah, Rancangan APBD Kota Jambi 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp1,72 triliun, turun 12,34 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,96 triliun. Maka dari itu Pemkot Jambi harus melakukan langkah dan strategi yang inovatif kedepannya,” ujar Kemas Faried.
Turunnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah penghasil ini, Kemas Faried menuntut Pemkot Jambi untuk lebih giat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Karena beban utama APBD Kota Jambi saat ini masih didominasi oleh pembayaran belanja pegawai, baik bagi ASN maupun tenaga P3K.Hampir kurang lebih Rp600 miliar dari APBD kita dialokasikan untuk pembayaran ASN dan P3K. Ini tentu menjadi beban besar bagi keuangan daerah,” ungkapnya.
Kemas Faried menegaskan, DPRD Kota Jambi mendukung penuh semua langkah dan upaya Wali Kota Maulana bersama beserta para kepala OPD dalam melakukan inovasi serta berperan aktif untuk menjemput bola ke pemerintah pusat.
“Saya mendukung penuh langkah Pak Wali Kota dan Pemkot dalam melakukan inovasi-inovasi serta jemput bola ke pusat. Dengan begitu, penambahan dana yang tidak menggerus APBD bisa dilaksanakan,” ungkap KFA – sapaan akrab Kemas Faried Alfarelly.
KFA menyatakan optimisme bahwa pemerintah pusat akan memberikan kabar baik dalam waktu dekat terkait realisasi transfer daerah tersebut.
“Kita tunggu saja. Insya Allah, akhir bulan ini akan ada kabar baik,” katanya. (Red)
