Pemayung.id – Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi dikabarkan tengah alami keretakan. Mosi tidak percaya hingga tidak transparansi masalah uang iuran, menjadi salah satu sebab hancurnya organisasi yang berdiri pada 2023 lalu.
Organisasi yang diketuai oleh Asnawi Abdul Rahman tersebut beranggotakan para elit pertambangan batu bara Jambi. Seperti Ade Erlangga, pria yang akrab disapa Ade Yanti ini merupakan salah satu pengusaha tambang batu bara yang tergolong dekat dengan elit Pemprov Jambi hingga Aparat Penegak Hukum (APH), dirinya dikabarkan menjadi salah satu pengendali organisasi PPTB.
Selain itu ada Sapuan Ansori, Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi NasDem ini, namanya melambung tinggi sejak berdirinya PPTB. Dengan jaringan kekuasaan yang dimilikinya, membuat putra daerah Batang Hari ini juga termasuk orang yang didengar keputusan nya di PPTB.
PPTB yang digadang-gadangkan menjadi motor sinergi antara pengusaha dan pemerintah dalam pembangunan jalan khusus tambang, pengelolaan logistik, hingga hilirisasi industri batubara. Namun, belum genap dua tahun berjalan, organisasi ini justru retak dari dalam. Dan retakan itu kini berubah menjadi jurang.
Mosi tidak percaya hingga kekecewaan para anggota dengan pengurus, menjadi penyebab utama utama terpecah belahnya PPTB. Sebagian anggota lama mendirikan organisasi baru dengan nama yang mirip—Perhimpunan Pelaku Tambang Batubara Provinsi Jambi—yang juga menggunakan singkatan PPTB.
Salah satu pengusaha tambang yang masih aktif sebagai anggota PPTB, mengungkapkan kepada media permasalahan utama terpecahnya PPTB menjadi dua kubu. Dikatakan dia, para pelaku tambang selalu dipungut iuran tapi kemana uangnya pergi tidak ada kejelasan dan keterbukaan.
Uang iuran para pengusaha tambang batu bara yang nilainya puluhan miliar rupiah per tahun, disebut dia, telah dimanfaatkan oleh oknum pengurus seperti Ade dan Sapuan Ansori.
“Kami semua diminta bayar. Tapi ke mana uang itu pergi? Tidak pernah jelas. Tidak ada laporan. Bahkan dalam musyawarah tahunan pun tidak dibuka,” ujar seorang pengusaha yang masih aktif sebagai anggota PPTB, kepada redaksi, dengan syarat anonim.
Masih dari sumber yang sama, PPTB organisasi yang telah berubah arah tidak lagi menjadi ruang kolektif bagi pengusaha, melainkan dikuasai oleh segelintir elit yang punya kedekatan kuat dengan lingkar kekuasaan.
Nama-nama berinisial AE, Y, HS, Yj, AA, dan SA kerap disebut dalam bisik-bisik kalangan internal sebagai figur dominan yang mengontrol arah kebijakan, pengelolaan dana, hingga hubungan dengan otoritas pemerintah. Beberapa dari mereka bahkan diketahui merupakan oknum anggota DPRD aktif di Provinsi Jambi.
“AE itu bukan pengurus biasa. Ia punya jalur khusus ke elite Pemprov. Setiap keputusan penting, mulai dari penarikan iuran, pemilihan kontraktor, sampai akses ke jalan khusus tambang—semuanya berpusat di lingkaran itu,” kata mantan pengurus harian PPTB yang memilih hengkang karena kecewa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada komentar dari Sapuan Ansori maupun Ade Erlangga terkait adanya mosi tidak percaya dan pecahnya PPTB Jambi.
