JAMBI — Dinamika politik di Kota Jambi saat semakin memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.
Terdapat tiga nama yang digaungkan akan ikut dalam kontestasi akbar lima tahunan Pemilihan Walikota Jambi nanti, diantaranya Maulana berlatar belakang seorang pengusaha, Budi Setiawan berlatang belakang seorang kontraktor dan Ketua Koni Provinsi Jambi, dan H.A.Rahman seorang kontraktor ternama Kota Jambi.
Ketiga nama ini telah mendaftarkan diri ke sejumlah Partai Politik (parpol) sebagai Bakal Calon Walikota (Bacawako) Jambi. Namun dari berbagai sudut pandang yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kota Jambi, latar belakang seorang kontraktor sangat rentan memperkaya diri sendiri ketika mereka terpilih menjadi pemimpin.
Seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Keadilan Peduli Masyarakat Indonesia (LKPMI) Provinsi Jambi, Dedi Yansi. Ia menyebut sosok yang pas untuk memimpin Kota Jambi kedepan jangan lagi dari kalangan Kontraktor.
Menurutnya apabila calon walikota Jambi seorang Kontraktor maka akan mementingkan keuntungan semata, bukan memikirkan nasib warga Kota Jambi.
“Sebagai tokoh masyarakat saya berharap kedepan Kota Jambi akan dipimpin oleh figur yang faham dengan kondisi warganya dalam segi ekonomi, yang jelas jangan berlatar belakang seorang Kontraktor, karena rentan Korupsi,” ungkap Dedi Yansi.
“Kita bisa lihat sebelumnya, seorang kontraktor jadi Walikota maka dia akan memikirkan keuntungan pribadi dari pembangunan yang dilakukannya tapi tidak memikirkan nasib atau ekonomi masyarakat kecil,” tambahnya.
Maka dari itu sebagai Tokoh masyarakat Kota Jambi, ia mengajak seluruh masyarakat agar memahami siapa calon pemimpin yang memikirkan nasib rakyat kecil dengan memikirkan keuntungan semata yang berkedok dari pembangunan.
“Ya saat ini kan sudah tampak siapa yang akan maju sebagai Bakal Cawako Jambi. Meskipun ada seorang kontraktor baru kelihatan di penghujung pas dekat pilkada saja. Selama ini kemana,” tutup Dedi.
Kecenderungan para pemimpin yang memperkaya diri sendiri ini juga dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat Kota Jambi, Budiyako.
Budiyako menyebut hal itu terjadi dipicu dari mahalnya kos politik untuk ikut berkontestasi pada Pilwako Jambi 2024 ini.
“Mahalnya kos politik membuat siapapun yang akan memimpin Kota Jambi nanti nya dipastikan tidak akan memikirkan masyarakat Kota Jambi. Mereka pasti berlomba-lomba mencari keuntungan dengan berbagai cara,” ungkap Budiyako.
“Mereka apalagi kalau bukan menguasai proyek, menaikkan pajak, dan menaikkan tarif PDAM. Karena mereka dapat fee dari pungutan pajak dan fee proyek yang nominalnya cukup besar. Inilah yang membuat Kota Jambi tidak akan pernah maju dan masyarakatnya tidak akan pernah sejahtera,” sambungnya. (Red)
